Politik Uang (Money Politics) Di Tengah Masyarakat Garut (Makalah)

MAKALAH

TENTANG KEPEMILUAN

“Politik Uang (Money Politics) Di Tengah Masyarakat Garut”

Disusun Oleh:

ANGGA KUSUMA WIJAYA

Untuk Memenuhi Kompetensi Pelamar Sebagai Dasar Penilaian Dalam Seleksi Administrasi Calon Anggota BAWASLU Kab. Garut

CALON ANGGOTA BAWASLU KAB. GARUT TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamua’laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puja dan puji saya panjatkan kepada dzat yang mutlak memiliki puja dan puji tersebut. Yakni Dzat yang menguasai seluruh jagat semesta ini. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dzat pemilik hari pembalasan. Adalah Allah S.W.T., dimana Hanya kepada-Nya lah penulis meminta petunjuk dalam awal mula menyusun makalah ini.

Tidak luput, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjunan tercinta, seindah-indahnya makhluk, yakni penutup para nabi dan Rasul, Muhammad S.A.W. dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Makalah sederhana ini penulis susun dalam rangka upaya pendukung kompetensi penulis dalam masalah pemilihan umum (pemilu). Dimana penulis saat ini mencoba untuk memberanikan diri ikut serta dalam proses rekrutmen anggota BAWASLU Kab. Garut yang sedang dilaksanakan oleh Tim Seleksi BAWASLU Kabupaten / Kota Se-Jawa Barat.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Tim Seleksi BAWASLU apabila terdapat sejumlah kesalahan kata ataupun makna dalam penulisan makalah ini.

Namun begitu, penulis sangat berharap bahwa Tim Seleksi BAWASLU dapat memberikan nilai poin yang tinggi untuk makalah ini. Sehingga menjadi wasilah kepada terwujudnya asa dan cita untuk menjadi anggota BAWASLU Kab. Garut.

Terakhir dalam pengantar ini, perkenankan saya untuk mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Fauzan Ali Rasyid, Bapak Jamil Mubarak, Bapak Yusfitriadi, dan Ibu DR. Hj. Dede Kania, S.H.I., M.H. selaku Tim Seleksi BAWASLU Kabupaten / Kota Se-Jawa Barat. Semoga bapak dan ibu sekalian senantiasa mendapat rahmat serta ridha Allah S.W.T untuk melahirkan para anggota BAWASLU yang mandiri, jujur, dan adil.

Billahi fie sabilil haq,

Wassalamua’laikum warahmatullahi wabarakatuh,

Garut, 3 Juli 2018

Hormat saya,

Ttd

Angga Kusuma Wijaya

Bab. I - Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada saat penulis mulai mengisi formulir daftar riwayat hidup yang disediakan oleh Tim Seleksi BAWASLU Kabupaten / Kota Se-Jawa Barat, berhentilah sejenak di kolom isian terakhir: “karya tulis terkait kepemiluan (jika ada dan disertai fotokopi bukti-bukti). Merasa bingung harus menuliskan apa. Kebingungan tersebut dikarenakan dua hal. Pertama, merasa pernah menulis mengenai masalah kepemiluan di saat aktif selaku tenaga kesekretariatan Panwaslu Kab. Garut sekitar tahun 2012-2014. Kedua, pada nyatanya tidak bisa membuktikan tulisan-tulisan tersebut, dikarenakan blog yang dulu dipakai untuk menerbitkan tulisan tersebut sudah tidak aktif, yakni blog: www.suaragarut yang dulu dikelola oleh penulis. Sehingga berhentilah pengisian DRH tersebut hingga belum selesai diisi sampai sekarang.

Dari kebingungan tersebutlah awal hadir keinginan untuk membuat sebuah karya tulis seputar kepemiluan. Apa yang harus penulis tulis? Masalah ngetrend apa yang berkaitan dengan pemilu saat ini? Khususnya pemilu di kabupaten Garut.

Hingga teringatlah kepada beberapa peristiwa:

i. Pada suatu hari seorang teman menelepon, “Ga, calon mana (maksud, calon bupati dan wakil bupati Garut dan atau calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat; penulis) yang ada duitnya?”. Penulis pura-pura tidak mengerti dengan apa yang ingin disampaikan penelepon. Lalu dia kembali menekankan, “calon bupati atau gubernur mana yang bisa ngasih duit biar saya dan keluarga coblos, karena belum ada calon yang nyawer duit”, dengan tandas. Sayapun langsung menjawabnya, “kalau ada calon bupati atau calon gubernur yang ngiming-ngiming duit apalagi sampai ngasih duit untuk membeli suara, pasti saya tangkap beserta penerima suapnya. Karena saya ini panwaslu bukan makelar suara”. “ohhh, gitu ya”, tutup dia.

ii. Suatu waktu ketika saya sedang berada di rumah, terdengar percakapan para ibu-ibu di depan rumah yang sedang ngerumpi bersama istri penulis. Seketika terdengar ada seorang di antara mereka yang menanyakan siapa saja calon kepala daerah. Obrolan merekapun menjadi asik menyebutkan satu persatu calon kepala daerah. Namun sebuah kalimat yang menjadi perhatian saya kala itu adalah ada seorang yang berkata, “ah dipilih siapa saja yang ngasih duit saja”. Lagi-lagi seperti peristiwa di atas, pemilihan dan duit.

iii. Peristiwa ini sebetulnya baru terbesit di saat menulis makalah ini. Padahal peristiwa tersebut amatlah fenomenal dan mengguncang para penyelenggara pemilu di kabupaten Garut. Yakni, ditangkapnya salah seorang anggota KPUD Garut dan Ketua Panwaslu Kab. Garut.

Dari ketiga peristiwa tersebutlah yang mengilhami penulis untuk membuat makalah tentang kepemiluan dengan topik bahasan “Politik Uang (Money Polics) di Tengah Masyarakat Garut”.

Penulis menganggap politik uang harus mendapat perhatian khusus, terutamanya di kabupaten Garut. Karena praktek politik uang ini sangatlah mencederai nilai-nilai demokrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari tiga peristiwa di atas yang menjadi latar belakang pengambilan topik mengenai politik uang di tengah masyarakat pada makalah ini, penulis mencoba menguraikan menjadi beberapa rumusan masalah.

a. Apakah kegiatan politik uang di tengah masyarakat Garut merupakan sebuah hal yang dianggap wajar atau malah menjadi sebuah tradisi?

b. Solusi apa saja untuk menimalisir politik uang bahkan menghapus praktek politik uang?

Dua rumusan masalah tersebut, insyaAllah akan coba penulis bahas pada makalah ini.

1.3. Tujuan

Selain untuk memenuhi nilai kompetensi penulis sebagai pelamar calon anggota BAWASLU Kab. Garut, penyusunan makalah ini memiliki tujuan:

a. Sebagai sarana informasi mengenai kepemiluan khususnya mengenai politik uang.

b. Mencari tahu tanggapan masyarakat Garut mengenai politik uang pada pemilu.

c. Mendeteksi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktek politik uang pada pemilu.

d. Menganalisa berbagai macam bentuk praktek politik uang yang merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilu.

e. Menggali lebih jauh akan pencegahan politik uang.

f. Memberikan prediksi tantangan apa saja yang dihadapi dalam penanganan dugaan praktek politik uang.

1.4. Manfaat

Melalui makalah yang disusun ini, penulis berharap karya tulis ini menjadi sumbangsih penulis dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dari praktek politik uang demi tergapainya asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bab. II – Isi

2.1. Pengenalan Istilah Kepemiluan

Sebelumnya penulis mencoba mengenalkan beberapa istilah-istilah kepemiluan yang bersumber dari UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut istilah-istilah yang sering dipakai:

a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

c. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana ldimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud datam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

g. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

h. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

i. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.

j. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

l. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

m. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oteh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri,

n. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

o. Kelompok Penyelenggera Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adatah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

p. Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk-oteh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

q. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

r. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

s. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

t. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang seladutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau narna lain.

u. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

v. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.

w. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

x. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

y. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden

z. Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai potitik yang telah memenuhi persyaratan.

aa.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

bb. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

cc. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

dd. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

ee. Pelanggaran pemilu adalah setiap perbuatan yang menyalahi peraturan dan perundang-undangan pemilu.

2.2. Politik Uang Merupakan Tindak Pidana Pemilu

a. Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu adalah setiap perbuatan yang menyalahi peraturan dan perundang-undangan pemilu. Di sini penulis tidak secara terperinci menyebut satu persatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pemilu.

Merunut UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu, ada beberapa jenis pelanggaran pemilu:

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 50 (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU tentang Penyelenggara Pemilu

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota untuk ditindaklanjuti.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. Laporan tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.

4. Sengketa Pemilu

Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota. Penyelesaian terhadap sengketa pemilu ini ada pada Bawaslu yang dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota, Panwas kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN). Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu ini dengan terlebih dahulu menerima dan mengkaji laporan atau temuan kemudian mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

b. Politik Uang Merupakan Tindakan Pidana Pemilu

Orang yang terlibat politik uang terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Aturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Sanksi pidana bisa penjara jika terbukti. Karena di Undang-Undang Nomor 10 (UU 10/2016), tegas aturannya bahwa pemberi dan penerima sama-sama bisa dihukum. Ancaman pidana sampai lima tahun.

Selain sanksi pidana, peserta pemilu akan didiskualifikasi dari kontestasi, jika politik uang yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

2.3. Penyebab Terjadinya Politik Uang

Praktek jual beli suara, akan menyebar secara merata di daerah Garut terutama yang banyak masyarakat miskinnya. Penyebab tingginya tingkat politik uang juga tidak terlepas dari tingkat kesadaran berpolitik yang rendah, baik dari warga pemilih maupun dari pihak calon yang menjadi peserta pemilu.

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak masyarakat pemilih yang terlibat dalam politik uang, antara lain :

a. Masyarakat miskin.

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi.Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.Money politic pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang.

Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bias disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia.

Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah.Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah.

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu.Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka.

Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan.

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak.Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia.

Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut.

Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang.

Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat.Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.

Ketiga factor tersebut menurut penulis merupakan latar belakang pemicu terjadinya politik uang di masyarakat Garut.

2.4. Dampak yang Ditimbulkan Politik Uang

a. Korupsi

ini merupakan dampak terbesar dari adanya praktek politik uang, karena ini merupakan salah satu cara para pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat pemilu adalah dengan cara korupsi.Atau bisa kita katakan korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah di investasikan ketika melakukan kampanye..

b. Merusak tatanan Demokrasi

Dalam konsep demokrasi kita kenal istilah dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat.Ini berarti rakyat berhak menentukan pilihannya kepada calon yang di khendakinya tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Namun dengan adanya praktek pplitik uang maka semua itu solah dalam teori belaka.Karena masyarakat terikat oleh sebuah parpol yang memeberinya uang dan semisalnya. Karena sudah diberi uang masyarakat merasa berhutang budi kepada parpol yang memberinya uang tersebut, dan satu-satunya cara untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memilih/mencoblos parpol tersebut.Sehingga motto pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang terpampang di tepi-tepi jalan tanpa pernah di realisasikan.

c. Akan makin tingginya biaya politik

Dengan adanya praktek politik uang , maka sebuah parpol di tuntuk untuk lebih memeras kantong, mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan pemberian uang dan barang lainnya atau bias kita katakan parpol yang lebih banyak mengeluarkan biaya akan keluar menjadi pemenang. Oleh karena itu parpol-parpol tersebut akan berusaha memberikan uang dan semisalnya kapada masyarakat melebihi parpol pesaingnya, agar masyarakat memilihnya.

2.5. Upaya Memerangi Kegiatan Politik Uang

a. Menanamkan niali-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini.

Denga semakin kuatnya keimanan kita bahwa Tuhan akan membalas setiap amal perbuatan yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan azab atau siksa, maka akan semakin besar pula rasa takut kita untuk berbuat tidak baik seperti menyuap, tidak jujur, dan sebagainya.

b. Hukuman yang tegas bagi oknum-oknum yang menyuap dan koruptor.

Tidak di pungkiri lagi bahwa hokum di Indonesia ini sangat lemah bagi mereka yang berkedudukan dan sangat tegas bagi masyarakat lemah, berapa banyak sudah koruptor yang hukumannya lebih ringan daripada pencuri ayam. Oleh karena itu jika kita hendak memberantas korupsi di negeri ini maka cara yang sangat efektif di antaranya adalah dengan memebrikan hukuman yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para koruptor .agar merek yang sudah melakuakan korupsi bias jera dan bagi mereka yang belum tidak berani melakukan korupsi.

d. Transparansi

Ini merupakan salah satu penopang terwujudnya pemerintahan yang bersih, menurut para ahli akibat dari tidak adanya transparansi Indonesia telah terjamab kedalam kubangan korupsi yang berkepanjangan. Maka untuk keluar dari kubangan korupsi transparansi mutlak harus dilakukan baik pemerintah pusat maupun di bawahnya.

e. Dukungan dari semua pihak

Karena praktek politik uang dan korupsi merupakan masalah yang sangat besar,kara-akarnya telah menjalar keseluruh lapisan masyarakat, maka untuk memberantasnya diprlukan kerjasama,usaha,dan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, penegak hokum, dan masyarakat. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak mendukung, maka pemerintahan yang bersih dari politik uang dan korupsi akan sulit terwujud.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah lalu kita bisa simpulkan bahwa politik uang bukanlah masalah yang sepele melainkan masalah yang sangat besar dan dampaknya akan akan sangat merugikan kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengentaskannya, baik pemerintah pusat maupun daerah. serta dukungan dari masyarakat.

B. Saran

Saran kami kepada kita semua adalah marilah kita sama-sama bahu membahu untuk meberantas segala yang dapat merugikan kita semua, terutama politik uang. Marilah kita bulatkan tekad untuk kita memulainya dari diri sendiri, keluarga,kerabat,dan seterusnya.